News Sarmi – Dalam rangka memperkuat kapasitas dan pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP), Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Rivior, Kabupaten Sarmi, pada Kamis, 6 November 2025.
Bimtek secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Setiyo Wahyudi, SE, MM, yang hadir mewakili Gubernur Papua, Mathius Fakhiri. Dalam sambutannya, Setiyo menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan inklusif, dengan melibatkan pengusaha OAP sebagai pelaku utama.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah provinsi untuk mendorong keterlibatan aktif pengusaha OAP dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Setiyo.
Acara ini dihadiri pula oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sarmi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, sejumlah narasumber berkompeten, dan sekitar 100 peserta yang berasal dari pengusaha OAP di wilayah adat Tabi. Peserta mendapat pembekalan terkait mekanisme pengadaan, manajemen risiko, serta praktik transparansi dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Bimtek ini membahas sejumlah materi penting, antara lain:
-
Manajemen risiko pengadaan untuk menghadapi tantangan administratif dan teknis.
-
Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik (SPSE) untuk mendukung proses yang efisien dan akuntabel.
-
Pemahaman regulasi LKPP agar pengusaha OAP dapat mengikuti prosedur pengadaan pemerintah dengan benar.
-
Simulasi studi kasus sebagai gambaran nyata situasi lapangan yang sering dihadapi pengusaha lokal.
Setiyo menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan agar pengusaha OAP tidak hanya menjadi penonton, melainkan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memperluas pelatihan serupa ke berbagai wilayah lainnya, agar lebih banyak pengusaha lokal yang siap berkompetisi secara profesional dalam sistem pengadaan pemerintah.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dengan agenda padat meliputi diskusi kelompok, konsultasi langsung dengan narasumber, praktik penggunaan SPSE, dan penilaian risiko pengadaan.
Dengan inisiatif ini, diharapkan pengusaha OAP dapat meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial, memperluas jaringan bisnis, serta ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat kemandirian dan keberlanjutan usaha di tanah Papua.
