BPJS Kesehatan Jayapura dan Bupati Sarmi Bahas Strategi Optimalisasi JKN untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat
NEWS SARMI– BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menerima kunjungan kerja Bupati Sarmi, Dominggus Catue, dalam rangka membahas strategi penguatan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sarmi. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat Sarmi mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal, mengingat cakupan kepesertaan JKN di wilayah tersebut telah mencapai 98% dari total 45.084 jiwa penduduk.
Meskipun cakupan kepesertaan sudah memenuhi syarat Universal Health Coverage (UHC), tingkat keaktifan peserta hingga Juni 2025 baru mencapai 87,7%. Hal ini menjadi perhatian serius bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi untuk mencari solusi terbaik agar seluruh masyarakat terlindungi oleh program JKN.
Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Keaktifan Peserta JKN
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menjelaskan bahwa penurunan keaktifan peserta terutama terjadi pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Penyebab utamanya adalah penonaktifan oleh pemerintah pusat akibat migrasi data ke platform baru Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Banyak peserta PBI JK yang dinonaktifkan karena proses validasi data. Salah satu solusinya adalah melalui bantuan Pemda untuk mendaftarkan mereka ke segmen PBPU (Peserta Bantuan Iuran Pemerintah Daerah),” jelas Hernawan.
Pemkab Sarmi diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk membantu iuran peserta yang terdampak. Hernawan menambahkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan (maksimal 25%) bisa menjadi sumber pendanaan alternatif.
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, menyatakan komitmennya untuk mendukung program JKN. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memastikan bahwa seluruh kebijakan kesehatan di Sarmi selaras dengan upaya optimalisasi JKN.
Baca Juga:Pj Gubernur Papua Serahkan Bantuan Multisektor ke Sarmi, dari Starlink hingga Sapi Potong
“Kami akan berupaya memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat Sarmi, termasuk mendukung keberlangsungan program JKN. Kolaborasi antara Pemkab dan BPJS Kesehatan harus semakin erat agar pelayanan kesehatan semakin optimal,” tegas Dominggus.
Manfaat JKN bagi Masyarakat Sarmi: Angka yang Membanggakan
Hernawan memaparkan bahwa program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sarmi. Hingga Juli 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan:
-
Rp1,5 miliar untuk layanan kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
-
Rp240 juta untuk layanan non-kapitasi, termasuk rawat inap, persalinan, evakuasi medis, dan ambulans.
Selain itu, peserta JKN dari Sarmi yang berada di luar daerah tetap bisa mengakses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Total biaya pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk peserta Sarmi di seluruh Indonesia mencapai Rp2,8 miliar pada 2025.
Pertemuan ini tidak hanya membahas tantangan, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dan peningkatan layanan. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan antara lain:
-
Percepatan pendaftaran peserta non-aktif melalui skema PBPU Pemda.
-
Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pentingnya memperbarui data.
-
Optimalisasi penggunaan dana DAU dan pajak rokok untuk bantuan iuran.
-
Peningkatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memperluas akses layanan.
Program JKN telah menjadi salah satu penyangga utama sistem kesehatan di Sarmi. Dengan dukungan penuh dari Pemkab dan kesadaran masyarakat untuk aktif memperbarui data, target 100% kepesertaan aktif bukanlah hal yang mustahil.
